MODUS-MODUS KEJAHATAN DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

MODUS-MODUS KEJAHATAN DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

Kebutuhan akan teknologi Jaringan Komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui Internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga cyberspace, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media Internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak.
Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan “CyberCrime” atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus “CyberCrime” di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya CyberCrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet.

Pengertian Cybercrime
Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengindentikkan cybercrime dengan computer crime. The U.S. Department of Justice memberikan pengertien computer crime sebagai:
“…any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”.
(www.usdoj.gov/criminal/cybercrimes)
Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of European Community Development, yang mendefinisikan computer crime sebagai:
“any illegal, unehtical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data”.
Adapun Andi Hamzah (1989) dalam tulisannya “Aspek-aspek Pidana di Bidang komputer”, mengartikan kejahatan komputer sebagai:
”Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal”.
Dari beberapa pengertian di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

Karakteristik Cybercrime
Selama ini dalam kejahatan konvensional, dikenal adanya dua jenis kejahatan sebagai berikut:

1. a. Kejahatan kerah biru (blue collar crime)

Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokkan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain.

1. b. Kejahatan kerah putih (white collar crime)

Kejahatan jenis ini terbagi dalam empat kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu.
Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut lima hal berikut:

1. Ruang lingkup kejahatan
2. Sifat kejahatan
3. Pelaku kejahatan
4. Modus Kejahatan
5. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Jenis Cybercrime
Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, cybercrime dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. a. Unauthorized Access

Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh kejahatan ini.

1. b. Illegal Contents

Merupakan kejahatn yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau menggangu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.

1. c. Penyebaran virus secara sengaja

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.

1. d. Data Forgery

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database.

1. e. Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion

Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and Extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

1. f. Cyberstalking

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.

1. g. Carding

Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

1. h. Hacking dan Cracker

Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DoS (Denial Of Service). Dos attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

1. i. Cybersquatting and Typosquatting

Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun typosquatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan.

1. j. Hijacking

Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak).

1. k. Cyber Terorism

Suatu tindakan cybercrime termasuk cyber terorism jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh kasus Cyber Terorism sebagai berikut :

• Ramzi Yousef, dalang penyerangan pertama ke gedung WTC, diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang di enkripsi di laptopnya.
• Osama Bin Laden diketahui menggunakan steganography untuk komunikasi jaringannya.
• Suatu website yang dinamai Club Hacker Muslim diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan hacking ke Pentagon.
• Seorang hacker yang menyebut dirinya sebagai DoktorNuker diketahui telah kurang lebih lima tahun melakukan defacing atau mengubah isi halaman web dengan propaganda anti-American, anti-Israel dan pro-Bin Laden.

Berdasarkan Motif Kegiatan
Berdasarkan motif kegiatan yang dilakukannya, cybercrime dapat digolongkan menjadi dua jenis sebagai berikut :
a.   Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal
Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah Carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet (webserver, mailing list) untuk menyebarkan material bajakan. Pengirim e-mail anonim yang berisi promosi (spamming) juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Di beberapa negara maju, pelaku spamming dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.
b.   Cybercrime sebagai kejahatan ”abu-abu”
Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah ”abu-abu”, cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah probing atau portscanning. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya.

Berdasarkan Sasaran Kejahatan
Sedangkan berdasarkan sasaran kejahatan, cybercrime dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti berikut ini :

1. a. Cybercrime yang menyerang individu (Against Person)

Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain :

• Pornografi

Kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.

• Cyberstalking

Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan e-mail yang dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia cyber. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya.

• Cyber-Tresspass

Kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain seperti misalnya Web Hacking. Breaking ke PC, Probing, Port Scanning dan lain sebagainya.

1. b. Cybercrime menyerang hak milik (Againts Property)

Cybercrime yang dilakukan untuk menggangu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan jenis ini misalnya pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah/pencurian informasi, carding, cybersquating, hijacking, data forgery dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain.

1. c. Cybercrime menyerang pemerintah (Againts Government)

Cybercrime Againts Government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalnya cyber terorism sebagai tindakan yang mengancam pemerintah termasuk juga cracking ke situs resmi pemerintah atau situs militer.
Penanggulangan Cybercrime
Aktivitas pokok dari cybercrime adalah penyerangan terhadap content, computer system dan communication system milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Berikut ini cara penanggulangannya :

1. a. Mengamankan sistem

Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized actions yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Pengaman akan adanya penyerangan sistem melaui jaringan juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet dan pengamanan Web Server.

1. b. Penanggulangan Global

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime, dimana pada tahun 1986 OECD telah memublikasikan laporannya yang berjudul Computer-Related Crime : Analysis of Legal Policy. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah :

1. melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya.
2. meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional.
3. meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime.
4. meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
5. meningkatkan kerjasama antarnegara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime.

Perlunya Cyberlaw
Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya.
Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap.
Banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah. Seperti contoh, masih belum dilakuinya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Hal tersebut dapat dilihat pada UU No8/1981 Pasal 184 ayat 1 bahwa undang-undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa saja. Demikian juga dengan kejahatan pornografi dalam internet, misalnya KUH Pidana pasal 282 mensyaratkan bahwa unsur pornografi dianggap kejahatan jika dilakukan di tempat umum.
Hingga saat ini, di negara kita ternyata belum ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat cybercrime. Untuk kasuss carding misalnya, kepolisian baru bisa menjerat pelaku kejahatan komputer dengan pasal 363 soal pencurian karena yang dilakukan tersangka memang mencuri data kartu kredit orang lain.

Perlunya Dukungan Lembaga Khusus
Lembaga-lembaga khusus, baik milik pemerintah maupun NGO (Non Government Organization), diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan di internet. Amerika Serikat memiliki komputer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) sebagai sebuah divisi khusus dari U.S. Departement of Justice. Institusi ini memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki IDCERT (Indonesia Computer Emergency Rensponse Team). Unit ini merupakan point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer.

Modus-modus kejahatan dalam Teknologi Informasi

Kebutuhan akan teknologi Jaringan Komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui Internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga cyberspace, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media Internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak.

Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan "CyberCrime" atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Jenis-jenis ancaman (threats) melalui IT

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, cybercrime dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut :

a.                  Unauthorized Access

Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh kejahatan ini.

b.                  Illegal Contents

Merupakan kejahatn yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau menggangu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.

c.                   Penyebaran virus secara sengaja

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.

d.                  Data Forgery

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database.

e.                   Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion

Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and Extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f.                   Cyberstalking

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.

g.                  Carding

Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

h.                  Hacking dan Cracker

Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran.

i.                    Cybersquatting and Typosquatting

Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun typosquatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan.

j.                    Hijacking

Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak).

k.                  Cyber Terorism

Suatu tindakan cybercrime termasuk cyber terorism jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh kasus Cyber Terorism sebagai berikut :

·                     Ramzi Yousef, dalang penyerangan pertama ke gedung WTC, diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang di enkripsi di laptopnya.

·                     Osama Bin Laden diketahui menggunakan steganography untuk komunikasi jaringannya.

·                     Suatu website yang dinamai Club Hacker Muslim diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan hacking ke Pentagon.

·                     Seorang hacker yang menyebut dirinya sebagai DoktorNuker diketahui telah kurang lebih lima tahun melakukan defacing atau mengubah isi halaman web dengan propaganda anti-American, anti-Israel dan pro-Bin Laden.

Kasus-kasus computer crime/cyber crime

Pencurian dan penggunaan account Internet milik orang lain  

Salah satu kesulitan dari sebuah ISP (Internet Service Provider) adalah adanya account pelanggan mereka yang “dicuri” dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, “pencurian” account cukup menangkap “userid” dan “password” saja. Hanya informasi yang dicuri. Sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya “benda” yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunan dibebani biaya penggunaan acocunt tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun yang pernah diangkat adalah penggunaan account curian oleh dua Warnet di Bandung.

Membajak situs web  

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web, yang dikenal dengan istilah deface. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan satu  situs web dibajak setiap harinya. Hukum apa yang dapat digunakan untuk menjerat cracker ini?

Probing dan port scanning  

Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan “port scanning” atau “probing” untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apache, mail server Sendmail, dan seterusnya. Analogi hal ini dengan dunia nyata adalah dengan melihat-lihat apakah pintu rumah anda terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang terbuka, apakah pagar terkunci (menggunakan firewall atau tidak) dan seterusnya. Yang bersangkutan memang belum melakukan kegiatan pencurian atau penyerangan, akan tetapi kegiatan yang dilakukan sudah mencurigakan. Apakah hal ini dapat ditolerir (dikatakan sebagai tidak bersahabat atau unfriendly saja) ataukah sudah dalam batas yang tidak dapat dibenarkan sehingga dapat dianggap sebagai kejahatan?

Berbagai program yang digunakan untuk melakukan probing atau portscanning ini dapat diperoleh secara gratis di Internet. Salah satu program yang paling populer adalah “nmap” (untuk sistem yang berbasis UNIX, Linux) dan “Superscan” (untuk sistem yang berbasis Microsoft Windows). Selain mengidentifikasi port, nmap juga bahkan dapat mengidentifikasi jenis operating system yang digunakan.

Virus  

Seperti halnya di tempat lain, virus komputer pun menyebar di Indonesia . Penyebaran umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak sadar akan hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Kasus virus ini sudah cukup banyak seperti virus Mellisa, I love you, dan SirCam. Untuk orang yang terkena virus, kemungkinan tidak banyak yang dapat kita lakukan.

Denial of Service (DoS) dan Distributed DoS (DDos) attack  

DoS attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target (hang, crash) sehingga dia tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data. Akan tetapi dengan hilangnya layanan maka target tidak dapat memberikan servis sehingga ada kerugian finansial. Bagaimana status dari DoS attack ini? Bayangkan bila seseorang dapat membuat ATM bank menjadi tidak berfungsi. Akibatnya nasabah bank tidak dapat melakukan transaksi dan bank (serta nasabah) dapat mengalami kerugian finansial. DoS attack dapat ditujukan kepada server (komputer) dan juga dapat ditargetkan kepada jaringan (menghabiskan bandwidth). Tools untuk melakukan hal ini banyak tersebar di Internet. DDoS attack meningkatkan serangan ini dengan melakukannya dari berberapa (puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan) komputer secara serentak. Efek yang dihasilkan lebih dahsyat dari DoS attack saja.

Kejahatan yang berhubungan dengan nama domain  

Nama domain (domain name) digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dan merek dagang. Namun banyak orang yang mencoba menarik keuntungan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Pekerjaan ini mirip dengan calo karcis. Istilah yang sering digunakan adalah cybersquatting. Masalah lain adalah menggunakan nama domain saingan perusahaan untuk merugikan perusahaan lain. (Kasus: mustika-ratu.com) Kejahatan lain yang berhubungan dengan nama domain adalah membuat “domain plesetan”, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. (Seperti kasus klikbca.com) Istilah yang digunakan saat ini adalah typosquatting.

IDCERT ( Indonesia Computer Emergency Response Team)

Salah satu cara untuk mempermudah penanganan masalah keamanan adalah dengan membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus keamanan. Masalah keamanan ini di luar negeri mulai dikenali dengan munculnya “sendmail worm” (sekitar tahun 1988) yang menghentikan sistem email Internet kala itu. Kemudian dibentuk sebuah Computer Emergency Response Team (CERT). Semenjak itu di negara lain mulai juga dibentuk CERT untuk menjadi point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah kemanan. IDCERT merupakan CERT Indonesia .

Sertifikasi perangkat security 

Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi keamanan semestinya memiliki peringkat kualitas. Perangkat yang digunakan untuk keperluan pribadi tentunya berbeda dengan perangkat yang digunakan untuk keperluan militer. Namun sampai saat ini belum ada institusi yang menangani masalah evaluasi perangkat keamanan di Indonesia. 

SUMBER : https://balianzahab.wordpress.com/cybercrime/modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/
 http://istiqomahqori.blogspot.com/2013/06/modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi.html

IT Forensik

LATAR BELAKANG FORENSIK IT
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan secara luas dan mendalam. Banyak institusi ataupun perusahaan yang menggantungkan proses bisnisnya pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bagi mereka, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang penting dan harus ada dalam proses pengembangan institusi/perusahaan. Sehingga dengan ketergantungan ini tanpa disadari akan meningkatkan resiko institusi/perusahaan tersebut akan kejahatan ataupun penyelewengan di dunia teknologi informasi.
Seiring berjalannya waktu, lahirlah UU ITE pada tanggal 21 April 2008 yang bertujuan untuk mengatur transfer informasi elektronik agar berjalan sesuai dengan etika bertransaksi informasi elektronik. Sehingga dengan adanya UU ITE ini diharapkan tidak ada orang perorang ataupun pihak lain yang merasa dirugikan karena transaksi informasi elektronik tersebut.
Hadirnya UU ITE ternyata dirasa kurang memberikan kontribusi yang besar dalam proses penegakan kasus hukum di Indonesia karena UU ini terkesan hanya mengatur perpindahan informasi elektronik secara umum. Padahal terdapat juga hal-hal yang bersifat detail dalam persoalan kasus hukum dan penegakannya di Indonesia yang belum diatur dalam UU. Hal-hal yang bersifat mendetil inilah yang kemudian dijadikan acuan dalam keamanan teknologi informasi dan lebih jauh lagi dalam hal Forensik IT. Hingga pada akhirnya terbentuklah sistem hukum yang kuat, kompeten, transparan dan memberikan keadilan bagi masyarakat.
1.2. DEFINISI FORENSIK IT
Menurut saya, komputer forensik adalah suatu disiplin ilmu turunan keamanan komputer yang membahas tentang temuan bukti digital setelah suatu peristiwa terjadi. Kegiatan forensik komputer sendiri adalah suatu proses mengidentifikasi, memelihara, menganalisa, dan mempergunakan bukti digital menurut hukum yang berlaku.
Sedangkan definisi forensik IT menurut para ahli diantaranya :
• Menurut Noblett, yaitu berperan untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer.
• Menurut Judd Robin, yaitu penerapan secara sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin.
• Menurut Ruby Alamsyah (salah seorang ahli forensik IT Indonesia), digital forensik atau terkadang disebut komputer forensik adalah ilmu yang menganalisa barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Barang bukti digital tersebut termasuk handphone, notebook, server, alat teknologi apapun yang mempunyai media penyimpanan dan bisa dianalisa.
1.3. TUJUAN FORENSIK IT
Tujuan utama dari kegiatan forensik IT adalah untuk mengamankan dan menganalisa bukti digital dengan cara menjabarkan keadaan terkini dari suatu artefak digital. Istilah artefak digital dapat mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan (harddisk, flashdisk, CD-ROM), sebuah dokumen elektronik (misalnya sebuah email atau gambar), atau bahkan sederetan paket yang berpindah melalui jaringan komputer.
1.4. BUKTI DIGITAL
Dunia digital memang cukup luas cakupannya. Proses-proses yang menggunakan pulsa listrik dan logika biner bukan hanya digunakan oleh perangkat komputer. Bukti digital adalah informasi yang didapat dalam bentuk/format digital (Scientific Working Group on Digital Evidence, 1999). Bukti digital ini bias berupa bukti riil maupun abstrak (perlu diolah terlebih dahulu sebelum menjadi bukti yang riil). Beberapa contoh bukti digital antara lain :
• E-mail
• Spreadsheet file
• Source code software
• File bentuk image
• Video
• Audio
• Web browser bookmark, cookies
• Deleted file
• Windows registry
• Chat logs
1.5. 4 (EMPAT) ELEMEN KUNCI FORENSIK IT
Terdapat empat elemen Kunci Forensik yang harus diperhatikan berkenaan dengan bukti digital dalam Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi dalam bukti digital (Identification/Collecting Digital Evidence)
Merupakan tahapan paling awal dalam teknologi informasi. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dimana bukti itu berada, dimana bukti itu disimpan, dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah penyelidikan.
2. Penyimpanan bukti digital (Preserving Digital Evidence)
Bentuk, isi, makna bukti digital hendaknya disimpan dalam tempat yang steril. Untuk benar-benar memastikan tidak ada perubahan-perubahan, hal ini vital untuk diperhatikan. Karena sedikit perubahan saja dalam bukti digital, akan merubah juga hasil penyelidikan. Bukti digital secara alami bersifat sementara (volatile), sehingga keberadaannya jika tidak teliti akan sangat mudah sekali rusak, hilang, berubah, mengalami kecelakaan.
3. Analisa bukti digital (Analizing Digital Evidence)
Barang bukti setelah disimpan, perlu diproses ulang sebelum diserahkan pada pihak yang membutuhkan. Pada proses inilah skema yang diperlukan akan fleksibel sesuai dengan kasus-kasus yang dihadapi. Barang bukti yang telah didapatkan perlu diexplore kembali beberapa poin yang berhubungan dengan tindak pengusutan, antara lain: (a) Siapa yang telah melakukan. (b) Apa yang telah dilakukan (Ex. Penggunaan software apa), (c) Hasil proses apa yang dihasilkan. (d) Waktu melakukan. Setiap bukti yang ditemukan, hendaknya kemudian dilist bukti-bukti potensial apa sajakah yang dapat didokumentasikan.
4. Presentasi bukti digital (Presentation of Digital Evidence).
Kesimpulan akan didapatkan ketika semua tahapan tadi telah dilalui, terlepas dari ukuran obyektifitas yang didapatkan, atau standar kebenaran yang diperoleh, minimal bahan-bahan inilah nanti yang akan dijadikan “modal” untuk ke pengadilan. Proses digital dimana bukti digital akan dipersidangkan, diuji otentifikasi dan dikorelasikan dengan kasus yang ada. Pada tahapan ini menjadi penting, karena disinilah proses-proses yang telah dilakukan sebelumnya akan diurai kebenarannya serta dibuktikan kepada hakim untuk mengungkap data dan informasi kejadian.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. STUDI KASUS “ISI LAPTOP NOORDIN M. TOP”
Pada tanggal 29 September 2009, Polri akhirnya membedah isi laptop Noordin M. Top yang ditemukan dalam penggrebekan di Solo. Dalam temuan tersebut akhirnya terungkap video rekaman kedua ‘pengantin’ dalam ledakan bom di Mega Kuningan, Dani Dwi Permana dan Nana Ichwan Maulana.
Sekitar tiga minggu sebelum peledakan Dani Dwi Permana dan Nana Ichwan pada video tersebut setidaknya melakukan field tracking sebanyak dua kali ke lokasi JW. Marriot dan Ritz Carlton yang terletak di daerah elit dimana banyak Embassy disini, Mega Kuningan. Dalam melakukan survei tersebut Dani dan Nana didampingi oleh Syaifuddin Zuhri sebagai pemberi arahan dalam melakukan eksekusi bom bunuh diri.
Tampak dibelakang adalah target gedung Ritz Carlton
“Dari digital evidences yang kita temukan, terungkap bahwa mereka sempat melakukan survei lebih dulu sebelum melakukan pengeboman,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Nanan Sukarna, Selasa (29/9).
Tampak “Pengantin” bermain HP sambil duduk dihamparan rumput yang terletak diseberang RItz Carlton Mega Kuningan
Pada survei pertama, tanggal 21 Juni 2009 sekitar pukul 07.33, Dani dan Nana bersama Syaifuddin Zuhri memantau lokasi peledakan. Namun, mereka tidak masuk ke dalam Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton yang menjadi sasaran utama, ketiganya hanya berada di sekitar lapangan di sekitar lokasi tersebut. Nana dan Ichwan terlihat melakukan strecthing dan jogging di sekitar lokasi yang memang terhampar lapangan rumput yang seluas lapangan sepak bola.
Survei yang kedua dilakukan pada tanggal 28 Juni 2009 dan dilakukan sekitar pukul 17.40. Dani, Nana, dan Syaifuddin Zuhri kembali mendatangi lokasi yang sama untuk yang terakhir kalinya sebelum melakukan peledakan. Zuhri sempat terdengar mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan agar Amerika hancur, Australia hancur, dan Indonesia hancur
Dari rekaman terakhir, juga diperdengarkan pembicaraan Syaifuddin Zuhri dengan Nana dan Ichwan. Zuhri sempat terdengar mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan agar Amerika hancur, Australia hancur, dan Indonesia hancur. “Dari ucapan Zuhri terungkap mereka masih mengincar Amerika dan Australia sebagai target operasi” ungkap Nanan.
(Artikel : www.voa-islam.com/news/indonesia/2009/09/29/1234/isi-laptop-noordin-m-top-berisi-video-’pengantin/)
Menurut Kepala Unit Cyber Crime Bareskrim Polri, Komisaris Besar Petrus Golose, dalam laptop Noordin ada tulisan milik Saefudin Jaelani (SJ) alias Saefudin Zuhri. Dari dokumen tulisan Saefudin Jaelani (SJ), polisi bisa mengetahui pembagian tugas dalam jaringan teroris Noordin M Top. “Kita adalah organisasi yang rapi, ada pimpinan, ada bendahara, ada yang ngurusi dana, cari orang alias provokasi, mengeluarkan fatwa, menjaga keluarga mujahid, cari bahan peledak, cari senjata, urusan politik, mengambil film rekaman, kurir, pencari mobil,” kata Petrus, menirukan isi tulisan Saefudin Jaelani (SJ).
Kata Petrus, peran-peran tersebut bukan rekaan polisi, tapi berdasarkan tulisan anggota jaringan teroris. Selain merinci peran anggota jaringan teror, dari tulisan Saefudin Jaelani (SJ) juga bisa diketahui mengapa kelompok teroris Noordin M Top beroperasi di Indonesia. Termasuk mengapa teroris mengincar Amerika dan Australia.
“Negara beserta sistem UU adalah kafir,” kata Petrus menirukan tulisanSaefudin Jaelani (SJ) . “Meneruskan dakwah di KBRI yang berujung pada sikap tak jelas dan kawan-kawan bermuamalah dengan toghut-toghut KBRI,” tambah Petrus, masih menirukan tulisan Saefudin Jaelani (SJ).
Menurut Petrus, sejak 2005 sampai saat ini,Saefudin Jaelani (SJ) punya posisi penting dalam jaringan Noordin. “Dia pimpinan strategis jaringan Al Qaeda Asia Tenggara,” tambah dia. Pria yang kerap disapa ‘Udin’ ini banyak terlibat dengan jaringan Al Qaeda.
Dalam pengeboman di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton 17 Juli 2009 lalu, Saefudin Jaelani (SJ) berperan sebagai pimpinan lapangan sekaligus perekrut pelaku bom, Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana. Saefudin Jaelani (SJ) kini masih dalam pengejaran Polri.
(Artikel : www.vivanews.com)
2.2. KAITAN KASUS DENGAN 4 ELEMEN KUNCI
Kasus terorisme di Indonesia memang terbilang cukup sulit diberantas. Hal ini dikarenakan organisasi terorisme tersebut cukup kuat dan merupakan mata rantai dari terorisme internasional. Akan tetapi keberhasilan Polri menumpas gembong terorisme Noordin M. Top adalah hal yang luar biasa dan patut disyukuri. Bukti-bukti yang berada dalam laptop Noordin merupakan bukti digital yang dapat memberikan keabsahan hukum di persidangan. Adapun kaitan dengan 4 elemen kunci forensik IT yaitu :
1. Identifikasi dalam bukti digital (Identification Digital Evidence)
Dari studi kasus di atas, bukti yang terdapat dalam laptop Noordin dikategorikan sebagai bukti digital (digital evidences). Dari dua artikel tersebut dapat diidentifikasi terdapat 2 bukti digital yaitu :
i. Video rekaman field tracking Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana ke lokasi JW. Marriot dan Ritz Carlton. Dalam melakukan survei tersebut Dani dan Nana didampingi oleh Syaifuddin Zuhri sebagai pemberi arahan dalam melakukan eksekusi bom bunuh diri.
ii. Dokumen tulisan milik Saefudin Jaelani yang berisi pembagian tugas dalam jaringan teroris Noordin M Top dan alasan melakukan tindakan terorisme di Indonesia.
2. Penyimpanan bukti digital (Preserving Digital Evidence)
Penyimpanan bukti digital tersebut disimpan dalam harddisk laptop milik Noordin. Dengan hal ini, bukti tersebut sudah dipastikan akan tetap tersimpan. Untuk menjaga penyimpanan bukti digital tersebut, dapat dilakukan dengan cara mengkloningkan seluruh data yang tersimpan. Hasil kloningan ini harus sesuai 100% dengan bukti yang aslinya. Sehingga diharapkan bukti tersebut dapat dipercaya.
3. Analisa bukti digital (Analizing Digital Evidence)
Dari analisa digital yang dilakukan pihak Kepolisian, terlihat jelas bahwa bukti tersebut menguak kejadian sebenarnya yang telah direncanakan dengan baik. Bukti ini dapat mejadi bukti yang kuat di peradilan andai saja Noordin tidak tewas dalam penggerebekan tersebut. Selain itu analisa terhadap tulisan Saefuddin Juhri mengindikasikan bahwa terorisme di Indonesia terhubung dengan dunia terorisme internasional (khususnya Al-Qaeda).
4. Presentasi bukti digital (Presentation of Digital Evidence)
Dalam penyajian presentasi bukti digital, pihak Polri harus mendapatkan persetujuan dari Humas kepolisian. Dengan tujuan agar penyajian bukti tersebut menghadirkan informasi yang benar, tepat, akurat dan dapat dipercaya.
Dan pada akhirnya, kita selaku masyrakat juga bisa melihat video rekaman tersebut dengan jelas di TV karena Kadiv Humas Polri mengijinkan hal tersebut.
BAB III
PENUTUP
3.1. KESIMPULAN
Dunia forensik IT di Indonesia merupakan hal yang baru dalam penanganan kasus hukum. Adanya UU ITE dirasa belum cukup dalam penegakan sistem hukum bagi masyarakat. Kegiatan forensik IT ini bertujuan untuk mengamankan bukti digital yang tersimpan. Dengan adanya bukti-bukti digital, suatu peristiwa dapat terungkap kebenarannya. Salah satu studi kasusnya adalah isi laptop Noordin M. Top yang banyak memberikan kejelasan mengenai tindak terorisme di Indonesia.
Elemen yang menjadi kunci dalam proses forensi IT haruslah diperhatikan dengan teliti oleh para penyidik di Kepolisisan. Proses ini bertujuan agar suatu bukti digital tidak rusak sehingga dapat menimbulkan kesalahan analisis terhadap suatu kasus hukum yang melibatkan teknoligi informasi dan komunikasi. Dengan menjaga bukti digital tetap aman dan tidak berubah, maka kasus hukum akan mudah diselesaikan.
3.2. SARAN
Dikarenakan perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, maka dibutuhkan juga suatu regulasi yang mengatur tentang keabsahan barang bukti digital. Terutama untuk mendukung proses forensik IT di Indonesia. Karena UU ITE yang dirasa belum terlalu mencakup seluruh kegiatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya bidang forensik IT, maka saya selaku penulis menyarankan agar segera dibentuknya Peraturan Pemerintah/Perpu (atau apapun bentuknya) mengenai forensik IT. Hal ini berguna untuk meningkatkan kinerja sistem hukum kita agar lebih kuat, transparan, dan memberikan keprecayaan kepada masyarakat Indonesia.

Teknik forensik teliti bukti digital
Saat mendengar kata digital forensik maka bayangan saya adalah sesuatu yang berkaitan ilmu kedokteran. Apa sebetulnya digital forensik?

Digital forensik itu turunan dari disiplin ilmu teknologi informasi (information technology/IT) di ilmu komputer, terutama dari ilmu IT security. Kata forensik itu sendiri secara umum artinya membawa ke pengadilan. Digital forensik atau kadang disebut komputer forensik yaitu ilmu yang menganalisa barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.


Apa saja yang termasuk barang bukti digital forensik?

Semua barang bukti digital (any digital evidence) termasuk handphone, notebook, server, alat teknologi apapun yang mempunyai media penyimpanan dan bisa dianalisa.


Kapan mulai marak di Indonesia?

Baru satu-dua tahun belakangan ini saja, itu pun para ahlinya masih terbatas. Ilmu ini harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya di laporan saja tapi juga di pengadilan. Di Indonesia ahlinya masih sangat jarang karena mungkin tidak terlalu banyak orang IT yang aware di bidang ini. Yang kedua, mungkin masih banyak orang IT yang takut bila ini dikaitkan dengan hukum. Kalau saya senang sekali ilmu IT dikaitkan dengan ilmu hukum.


Apakah profesional digital forensik seperti anda banyak atau tidak di Indonesia ?

Terus terang kalau dari segi jumlah belum cukup. Selama tiga tahun terakhir saya juga menjadi trainer di IT security training, dan saya sudah melatih lebih dari 30 orang mengenai digital forensik, bukan IT yang lain. Kebanyakan peserta training saya adalah pekerja di sektor corporate, kerja di bank, perusahaan swasta. Jadi mereka menggunakan ilmu forensiknya untuk internal perusahaan semata sehingga jarang terekspos di publik.


Bagaimana mekanisme kerja seorang ahli digital forensik?

Ada beberapa tahap, yang utama adalah setelah menerima barang bukti digital harus dilakukan proses acquiring, imaging atau bahasa umumnya kloning yaitu mengkopi secara presisi 1 banding 1 sama persis. Misalnya ada hard disc A kita mau kloning ke hard disc B, maka hard disc itu 1:1 persis sama isinya seperti hard disc A walaupun di hard disc A sudah tersembunyi ataupun sudah dihapus (delete). Semuanya masuk ke hard disc B. Dari hasil kloning tersebut barulah seorang digital forensik melakukan analisanya. Analisa tidak boleh dilakukan dari barang bukti digital yang asli karena takut mengubah barang bukti. Kalau kita bekerja melakukan kesalahan di hard disk kloning maka kita bisa ulang lagi dari yang aslinya. Jadi kita tidak melakukan analisa dari barang bukti asli. Itu yang jarang orang tahu.

Kedua, menganalisa isi data terutama yang sudah terhapus, tersembunyi, terenkripsi, dan history internet seseorang yang tidak bisa dilihat oleh umum. Misalnya, apa saja situs yang telah dilihat seorang teroris, kemana saja mengirim email, dan lain-lain. Bisa juga untuk mencari dokumen yang sangat penting sebagai barang bukti di pengadilan. Jadi digital forensik sangat penting sekarang. Menurut saya, semua kasus perlu analisa digital forensik karena semua orang sudah memiliki digital device, kasarnya, maling ayam pun sekarang memiliki HP dan HP tersebut bisa kita analisa.


Asumsinya, orang yang mempunyai keahlian seperti Anda tentu harus berlatar belakang IT atau komputer, betulkah?

Ya, karena ilmu digital forensik itu turunan dari IT security. Jadi bisa dikatakan orang yang sudah terjun di IT security maka mau tidak mau harus mengetahui secara general seluruh ilmu IT. Itu karena untuk menjaga keamanan IT-nya maka dia harus tahu detailnya.


Apa kasus pertama yang Anda tangani?

Kasus pertama saya adalah artis Alda, yang dibunuh di sebuah hotel di Jakarta Timur. Saya menganalisa video CCTV yang terekam di sebuah server. Server itu memiliki hard disc. Saya memeriksanya untuk mengetahui siapa yang datang dan ke luar hotel. Sayangnya, saat itu awareness terhadap digital forensik dapat dikatakan belum ada sama sekali. Jadi pada hari kedua setelah kejadian pembunuhan, saya ditelepon untuk diminta bantuan menangani digital forensik. Sayangnya, kepolisian tidak mempersiapkan barang bukti yang asli dengan baik. Barang bukti itu seharusnya dikarantina sejak awal, dapat diserahkan kepada saya bisa kapan saja asalkan sudah dikarantina. Dua minggu setelah peristiwa alat tersebut diserahkan kepada saya, tapi saat saya periksa alat tersebut ternyata sejak hari kedua kejadian sampai saya terima masih berjalan merekam. Akhirnya tertimpalah data yang penting karena CCTV di masing-masing tempat/hotel berbeda settingnya. Akibat tidak aware, barang bukti pertama tertimpa sehingga tidak berhasil diambil datanya.


Pertama kali Anda diminta oleh kepolisian atau para penegak hukum untuk membantu meneliti, bagaimana mereka mengetahui Anda karena digital forensik merupakan pengetahuan baru?

Terus terang sewaktu awal memperkenalkan digital forensik ke publik pada 2006, saya bisa dikatakan nekat. Kalau saya tidak terjun membantu kepolisian, maka ilmu saya tidak berguna karena saat itu awareness terhadap digital forensik belum ada. Jadi saya mencoba mendekatkan dulu kepada penegak hukum agar bisa saya rekatkan awareness tersebut. Alhamdulillah, setelah tiga bulan di lingkup penegak hukum yang saya kenal pada level kepolisian daerah (Polda) dan markas besar (Mabes), mereka sudah sangat aware terhadap digital forensik. Sampai 2009 banyak kasus yang saya bantu. Saya senang mendengar ketika polisi mengatakan, “Ada barang bukti digital, tunggu Ruby.” Ini bukan masalah Ruby sebenarnya, tapi masalah digital forensiknya. Ketika sudah aware maka mereka tidak menganalisa barang bukti sembarangan sehingga nantinya tidak dibantah di pengadilan.
Pengertian Audit IT
Secara umum Audit IT adalah suatu proses kontrol pengujian terhadap infrastruktur teknologi informasi dimana berhubungan dengan masalah audit finansial dan audit internal. Audit IT lebih dikenal dengan istilah EDP Auditing (Electronic Data Processing), biasanya digunakan untuk menguraikan dua jenis aktifitas yang berkaitan dengan komputer. Salah satu penggunaan istilah tersebut adalah untuk menjelaskan proses penelahan dan evaluasi pengendalian-pengendalian internal dalam EDP. Jenis aktivitas ini disebut sebagai auditing melalui komputer. Penggunaan istilah lainnya adalah untuk menjelaskan pemanfaatan komputer oleh auditor untuk melaksanakan beberapa pekerjaan audit yang tidak dapat dilakukan secara manual. Jenis aktivitas ini disebut audit dengan komputer.
Audit IT sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain Traditional Audit, Manajemen Sistem Informasi, Sistem Informasi Akuntansi, Ilmu Komputer, dan Behavioral Science. Audit IT bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi faktor-faktor ketersediaan (availability), kerahasiaan (confidentiality), dan keutuhan (integrity) dari sistem informasi organisasi.

1.2 Jenis-jenis Audit
1. Sistem dan aplikasi.
Audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah sistem dan aplikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, berdayaguna, dan memiliki kontrol yang cukup baik untuk menjamin keabsahan, kehandalan, tepat waktu, dan keamanan pada input, proses, output pada semua tingkat kegiatan sistem.
2. Fasilitas pemrosesan informasi.
Audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah fasilitas pemrosesan terkendali untuk menjamin ketepatan waktu, ketelitian, dan pemrosesan aplikasi yang efisien dalam keadaan normal dan buruk.
3. Pengembangan sistem.
Audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah sistem yang dikembangkan mencakup kebutuhan obyektif organisasi.
4. Arsitektur perusahaan dan manajemen TI.
Audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah manajemen TI dapat mengembangkan struktur organisasi dan prosedur yang menjamin kontrol dan lingkungan yang berdaya guna untuk pemrosesan informasi.
5. Client/Server, telekomunikasi, intranet, dan ekstranet.
Suatu audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah kontrol-kontrol berfungsi pada client, server, dan jaringan yang menghubungkan client dan server.

1.3 Manfaat Audit IT
A. Manfaat pada saat Implementasi (Pre-Implementation Review)
1. Institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance criteria.
2. Mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut.
3. Mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen.
B. Manfaat setelah sistem live (Post-Implementation Review)
1. Institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih yang masih ada dan saran untuk penanganannya.
2. Masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya.
3. Bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa mendatang.
4. Memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan.
5. Membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan (audit trail) telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor maupun pihak lain yang berwewenang melakukan pemeriksaan.
6. Membantu dalam penilaian apakah initial proposed values telah terealisasi dan saran tindak lanjutnya.

2.1 Pengertian IT Forensik
Beberapa pengertian sederhana mengenai IT Forensik :
1. Definisi sederhana, yaitu penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk memelihara barang bukti tindakan kriminal.
2. Menurut Noblett, yaitu berperan untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer.
3. Menurut Judd Robin, yaitu penerapan secara sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin.

2.2 Tujuan IT Forensik
Adalah untuk mengamankan dan menganalisa bukti digital. Dari data yang diperoleh melalui survey oleh FBI dan The Computer Security Institute, pada tahun 1999 mengatakan bahwa 51% responden mengakui bahwa mereka telah menderita kerugian terutama dalam bidang finansial akibat kejahatan komputer. Kejahatan Komputer dibagi menjadi dua, yaitu :
1. Komputer fraud.
Kejahatan atau pelanggaran dari segi sistem organisasi komputer.
2. Komputer crime.
Merupakan kegiatan berbahaya dimana menggunakan media komputer dalam melakukan pelanggaran hukum.

2.3 Terminologi IT Forensik
Bukti digital (digital evidence) adalah informasi yang didapat dalam bentuk atau format digital, contohnya e-mail. Empat elemen kunci forensik dalam teknologi informasi, antara lain :
1. Bukti digital (digital evidence).
adalah informasi yang didapat dalam bentuk atau format digital, contohnya e-mail.
2. Empat elemen kunci forensik dalam teknologi informasi, antara lain :
1. Identifikasi dari bukti digital.
Merupakan tahapan paling awal forensik dalam teknologi informasi. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dimana bukti itu berada, dimana bukti itu disimpan dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah tahapan selanjutnya.
2. Penyimpanan bukti digital.
Termasuk tahapan yang paling kritis dalam forensik. Bukti digital dapat saja hilang karena penyimpanannya yang kurang baik.
3. Analisa bukti digital.
Pengambilan, pemrosesan, dan interpretasi dari bukti digital merupakan bagian penting dalam analisa bukti digital.
4. Presentasi bukti digital.
Proses persidangan dimana bukti digital akan diuji dengan kasus yang ada. Presentasi disini berupa penunjukkan bukti digital yang berhubungan dengan kasus yang disidangkan.

2.4 Tools IT Forensik
Safe Back. Dipasarkan sejak tahun 1990 untuk penegakan Hukum dan Kepolisian. Digunakan oleh FBI dan Divisi Investigasi Kriminal IRS. Berguna untuk pemakaian partisi tunggal secara virtual dalam segala ukuran. File Image dapat ditransformasikan dalam format SCSI atau media storage magnetik lainnya.
EnCase. Seperti SafeBack yang merupakan program berbasis karakter, EnCase adalah program dengan fitur yang relatif mirip, denganInterface GUI yang mudah dipakai oleh tekhnisi secara umum. Dapat dipakai dengan Multiple Platform seperti Windows NT atau Palm OS. Memiliki fasilitas dengan Preview Bukti, Pengkopian target,Searching
dan Analyzing.
Pro Discover. Aplikasi berbasis Windows yang didesain oleh tim Technology Pathways forensics. Memiliki kemampuan untuk merecover file yang telah terhapus dari space storage yang longgar, mengalanalisis Windows 2000/NT data stream untuk data yang
terhidden,menganalisis data image yang diformat oleh kemampuandd UNIX dan menghasilkan laporan kerja

sumber : http://kikifirmansyah.blog.upi.edu/ 
http://www.scribd.com/doc/31675347/Audit-IT-dan-Forensik-Komputer
http://ariemeonk14.blogspot.com/

CYBER LAW

Hukum Siber (Cyber Law) adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Techonology) Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan “dunia maya” akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya”, sesuatu yang tidak terlihat dan semu ^[1]. Di internet hukum itu adalah cyber law, hukum yang khusus berlaku di dunia cyber. Secara luas cyber law bukan hanya meliputi tindak kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku e-commerce, e-learning; pemegang hak cipta, rahasia dagang, paten, e-signature; dan masih banyak lagi.

•Cyber Law yaitu Hukum yang membatasi kejahatan cyber (kejahatan dunia maya melalui jaringan internet).
        •Cyber Law diperlukan atas dasar  dari hukum di berbagai negara yaitu "ruang dan waktu".            
        •Sementara jaringan komputer dan internet telah  mendobrak batas ruang dan waktu tersebut .Meskipun alat buktinya berbentuk virtual dan bersifat elektronik kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak nyata.
        •Cyberlaw bukanlah suatu keharusan, namun sudah merupakan kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada pada saat ini, yaitu  adanya tindak kejahatan di internet atau yang di sebut  dengan cybercrime

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan Internet. Cyberlaw dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah "ruang dan waktu". Sementara itu, Internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini.

Cyber Law juga didefinisikan sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai aktivitas manusia di cyberspace (dengan memanfaatkan teknologi informasi). Cyber Law sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace. Cyberspace berakar dari kata latin Kubernan yang artinya menguasai atau menjangkau. Karena ”cyberspace”-lah yang akan menjadi objek atau concern dari ”cyber law”.

Ruang lingkup dari Cyber Law meliputi hak cipta, merek dagang, fitnah/penistaan, hacking, virus, akses Ilegal, privasi, kewajiban pidana, isu prosedural (Yurisdiksi, Investigasi, Bukti, dll), kontrak elektronik, pornografi, perampokan, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Perkembangan Cyber Law di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan maju. Hal ini diakibatkan oleh belum meratanya pengguna internet di seluruh Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menggunakan telah internet untuk memfasilitasi seluruh aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, perkembangan hukum dunia maya di Amerika Serikat pun sudah sangat maju.

Landasan fundamental di dalam aspek yuridis yang mengatur lalu lintas internet sebagai hukum khusus, di mana terdapat komponen utama yang meng-cover persoalan yang ada di dalam dunai maya tersebut, yaitu :
· Yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait.
Komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu.
· Landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan, aspek accountability, tangung jawab dalam memberikan jasa online dan penyedia jasa internet (internet provider), serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet.
· Aspek hak milik intelektual di mana ada aspek tentang patent, merek dagang rahasia yang diterapkan, serta berlaku di dalam dunia cyber.
· Aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan.
· Aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna dari internet.
· Ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan didalam internet sebagai bagian dari pada nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinisip-prinsip keuangan atau akuntansi.
· Aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka kita akan dapat melakukan penilaian untuk menjustifikasi sejauh mana perkembangan dari hukum yang mengatur sistem dan mekanisme internet di Indonesia. Walaupun belum dapat dikatakan merata, namun perkembangan internet di Indonesia mengalami percepatan yang sangat tinggi serta memiliki jumlah pelanggan atau pihak yang mempergunakan jaringan internet terus meningkat sejak paruh tahun 90'an.

Salah satu indikator untuk melihat bagaimana aplikasi hukum tentang internet diperlukan di Indonesia adalah dengan banyak perusahaan yang menjadi provider untuk pengguna jasa internet di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa provider di Indonesian sadar atau tidak merupakan pihak yang berperanan sangat penting dalam memajukan perkembangan Cyber Law di Indonesia dimana fungsi-fungsi yang mereka lakukan seperti :

• Perjanjian aplikasi rekening pelanggan internet;

• Perjanjian pembuatan desain home page komersial;

• Perjanjian reseller penempatan data-data di internet server;

• Penawaran-penawaran penjualan produk-produk komersial melalui internet;

• Pemberian informasi yang di-update setiap hari oleh home page komersial;

• Pemberian pendapat atau polling online melalui internet.

Fungsi-fungsi di atas merupakan faktor dan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang berhubungan dengan aplikasi hukum tentang cyber di Indonesia. Oleh sebab itu ada baiknya di dalam perkembangan selanjutnya, setiap pemberi jasa atau pengguna internet dapat terjamin. Maka hukum tentang internet perlu dikembangkan serta dikaji sebagai sebuah hukum yang memiliki displin tersendiri di Indonesia.
SUMBER : http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber
http://etikaprofesi.weebly.com/pengertian-cyber-law.html

Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan

Keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  sosial  tentu  membawa   konsekuensi  perlunya  diciptakan  suatu  hubungan  yang  harmonis  antara   manusia  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Kondisi ini dapat  diwujudkan   melalui  kehidupan  saling  menghormati dan  menghargai  bahwa  diantara   mereka  terkandung adanya  hak  dan  kewajiban.

Karena itu, keberadaan   manusia  yang  memiliki  hak  dan   kewajibannya  masing-masing  tidak  dapat  dipandang  sebagai  individu  yang  berdaulat  sehingga  dapat  mempertahankan  hak  dan  kewajibannya  secara  mutlak,  melainkan  haruslah  dipandang  sebagai  personal  sosial,  yaitu suatu  pribadi  sosial  yang  dibina  oleh  masyarakat  dan  hidup  terikat  oleh  masyarakat  serta  mengendalikan  hak   asasi  dan  hak-hak  lain  dimana  hak  itu  timbul  karena  hak  hidupnya  dalam  masyarakat dan 

penggunaannya  harus  diselaraskan   dengan  kepentingan  umum  atau  masyarakat. Penjelasan  Undang-Undang  Dasar  1945  dengan  tegas  menyebutkan  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  hukum  (rechtstaat)  dan  bukan  Negara  kekuasaan  (machtstaat).  Dengan  demikian  ada  berbagai  konsekuensi  yang  melekat    padanya,  bahwa  konsepsi   rechtstaat  maupun  konsepsi   the  rule  of  law  menempatkan  hak   asasi  manusia  sebagai  salah  satu  ciri  khas  negara  rechtstaat  atau  menjunjung  tinggi  the  rule   of  law,  bagi  suatu  negara   demokrasi  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi   manusia merupakan  salah  satu  ukuran  tentang  baik  buruknya  suatu  pemerintahan.

Kebijakan  hukum  pidana  dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara, yang salah satunya dengan mengadakan  pembaharuan  hukum   pidana.  Pembaharuan  hukum  pidana  dilakukan  dengan  mengadakan   reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  sehingga  sesuai  dengan  nilai- nilai  sentral  politik,  filosofi  dan  budaya  yang  terdapat  pada  masyarakat   Indonesia.  Dengan  pembaharuan  hukum  pidana   diharapkan  dapat   mengatasi masalah-masalah   sosial  untuk  mencapai  masyarakat  yang   sejahtera.  Disamping  itu  dengan  pembaharuan   hukum  pidana  diharapkan  dapat  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan  dan   memperbaharui  substansi  hukum  dalam  rangka  lebih  mengefektifkan   penegakan  hukum.

Dengan pendekatan nilai diharapkan pembaharuan  hukum pidana dapat melakukan  peninjauan  dan  penilaian  kembali  nilai-nilai  politik,  filosofi, dan budaya  masyarakat   yang  melandasi   substantif  hukum  pidana.  Masalah  pokok  dalam  kebijakan  hukum  pidana  selain  masalah kriminalisasi,  adalah   sanksi  yang  akan dikenakan  kepada pelanggar. Dalam penjatuhan pidana hendaknya  mempertimbangkan  efektifitas   sanksi  pidana  itu sendiri.  Sanksi   pidana  dikatakan   efektif  apabila   pidana  itu  benar-benar   dapat  mencegah  terjadinya  tindak  pidana,   disamping  itu pidana  tersebut  tidak  menyebabkan  timbulnya  keadaan   yang  lebih  merugikan  atau  berbahaya  daripada  apabila  sanksi  pidana   tidak  dijatuhkan,  disamping  itu  tidak  ada  sanksi  lain  yang  dapat   mencegah  secara  efektif   dengan  kerugian  atau  bahaya  yang  lebih   kecil.  Jeremy  Bentham  berpendapat  bahwa  pidana  jangan   digunakan apabila  ‘groundless,needless, unprofitable  or  inefficacious’.  Menurut  Bassiouni,  tujuan  pengenaan  pidana   adalah  mewujudkan  kepentingan-kepentingan   social  yaitu  1. memelihara ketertiban dalam  masyarakat,

2.melindungi   masyarakat  dari  kejahatan,kerugianatau   bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku,

3. memasyarakatkan kembali si pelaku,

4. mempertahankan  integritas  pandangan-pandangan dasar   mengenai  keadilan  sosial,  martabat  kemanusiaan  dan  keadilan  individu.

Perlindungan korban tindak pidana sebagai upaya pembaharuan hokum pidana

Dalam konteks  perlindungan  terhadap  korban   kejahatan,  adanya  upaya  preventif  maupun  represif  yang  dilakukan,  baik  oleh  masyarakat  maupun  pemerintah  (melalui  aparat  penegak  hukum)  seperti  pemberian  perlindungan/pengawasan  dari  berbagai  ancaman  yang  dapat  membahayakan   nyawa korban,  penberian  bantuan  medis, bantuan  hukum  secara   memadai,  proses  pemeriksaan  dan  peradilan  yang  fair  terhadap  pelaku  kejahatan,  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  perwujudan  dari perlindungan  hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.  Disinilah  dasar  filosofis  di  balik  pentingnya  korban  kejahatan  (keluarganya)  memperoleh  perlindungan. Pentingnya korban memperoleh  pemulihan sebagai  upaya  menyeimbangkan  kondisi   korban  yang  mengalami  gangguan,  karena  korban  kejahatan   perlu  dilindungi,

Pertama,  masyarakat  dianggap sebagai  suatu   wujud  system  kepercayaan  yang  melembaga.  Kepercayaan  ini  terpadu  melalui norma-norma  yang  diekspresikan  di  dalam  struktur  kelembagaan seperti  polisi,  kejaksaan,  pengadilan  dan  sebagainya.  Terjadinya  kejahatan  atas diri  korban  akan   bermakna  penghancuran  sistem  kepercayaan   tersebut  sehingga  pengaturan  hukum  pidana  dan   hukum  lain  yang  menyangkut  korban  akan berfungsi  sebagai  sarana  pengembalian  sistem  kepercayaan  tersebut.

Kedua, Adanya  argumen  kontrak  sosial  dan  solidaritas  sosial  karena  negara  boleh  dikatakan  memonopoli  seluruh  reaksi  sosial  terhadap  kejahatan  dan  melarang  tindakan-tindakan  yang  bersifat   pribadi.  Oleh  karena  itu,  jika  terdapat  korban  kejahatan,  maka  negara  harus  memperhatikan  kebutuhan  korban  dengan  cara  peningkatan  pelayanan  maupun  pengaturan  hak. 

Ketiga,  perlindungan  korban   yang  biasanya  dikaitkan  dengan  salah  satu  tujuan  pemidanaan,  yaitu  penyelesaian  konflik.  Dengan  penyelesaian  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  tindak  pidana akan  memulihkan  keseimbangan  dan  mendatangkan  rasa  damai  dalam  masyarakat. Dengan  mengacu  pada  penerapan  perlindungan  hak-hak  korban  kejahatan  sebagai  akibat  dari  terlanggarnya  hak  asasi  yang  bersangkutan,  maka  dasar  dari  perlindungan  korban  kejahatan  dapat  dilihat  dari  beberapa  teori, yaitu  :

1.Teori  utilitas

Teori  ini  menitikberatkan  pada  kemanfaatan yang  terbesar  bagi  jumlah  yang  terbesar.  Konsep  pemberian   perlindungan  pada  korban  kejahatan  dapat  diterapkan  sepanjang  memberikan  kemanfaatan  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan   tidak  diterapkannya  konsep  tersebut,  tidak  saja  bagi  korban  kejahatan,  tetapi  juga  bagi  sistem  penegakan  hukum  pidana  secara  keseluruhan.

2.Teori  tanggung  jawab

Pada  hakekatnya  subjek  hukum  bertanggung  jawab  terhadap  segala  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  sehingga  apabila  seseorang  melakukan  suatu  tindak   pidana  yang  mengakibatkan  orang  lain  menderita kerugian  (dalam  arti  luas),  orang  tersebut  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian   yang  ditimbulkannya, kecuali ada alasan  yang  dapat  membebaskannya.

3.Teori  ganti  kerugian

Sebagai  perwujudan  tanggung  jawabkarena  kesalahannya   terhadap  orang  lain,  pelaku tindak  pidana  dibebani  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  kerugian  pada  korban  atau  ahli  warisnya.Dalam  konsep  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan,  terkandung  pula  beberapa  asas  hukum  yang  memerlukan  perhatian.  Hal  ini  disebabkan  dalam  konteks  hukum  pidana,  sebenarnya  asas  hukum  harus  mewarnai  baik  hukum  pidana  materiil,  hukum  pidana  formil  maupun  hukum   pelaksanaan  pidana.  Asas-asas  tersebut  adalah  sebagai  berikut  :

Asas  manfaat

Artinya  perlindungan  korban  tidak  hanya  ditujukan  bagi  tercapainya  kemanfaatan  (baik  materiil   maupun  spiritual)  bagi  korban  kejahatan,  tetapi  juga  kemanfaatan   bagi  masyarakat  secara  luas khususnya  dalam  upaya  mengurangi  jumlah   tindak  pidana  serta  menciptakan  ketertiban  masyarakat.

Asas  keadilan

Artinya  penerapan  asas  keadilan   dalam  upaya  melindungi  korbankejahatan  tidak  bersifat  mutlak  karena  hal  ini  dibatasi  pula  oleh  rasa  keadilan  yang  harus  juga  diberikan  pada  pelaku  kejahatan.

Asas  keseimbangan

Karena  tujuan  hukum  disamping  memberikan  kepastian  dan  perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk  memulihkan  keseimbangan  tatanan  masyarakat  yang  terganggu  menuju  pada  keadaan  yang  semula,  asas  keseimbangan  memperoleh  tempat  yang   penting  dalam  upaya  pemulihan  hak-hak  korban.

asas  kepastian  hukum

Asas  ini dapat  memberikan  dasar  pijakan hukum   yang  kuat  bagi  aparat  penegak  hukum  pada  saat  melaksanakan  tugasnya  dalam  upaya  memberikan  perlindungan  hukum  pada  korban  kejahatan.  Untuk  memperoleh  dasar   pijakan  yuridis  yang  memadai,  konsep  pemberian  perlindungan  hukum  pada  korban  kejahatan  sebaiknya  ditambahkan  dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  (Acara)  Pidana. Dalam   masalah perlindungan hukum  bagi korban,   maka   terkait  dua   pihak   yaitu   korban  sebagai   pihak   yang  harus   dilindungi   dan   pemerintah   atau  negara   sebagai   pihak   yang  memberi perlindungan. Hal ini  karena  pemerintah   atau  negaralah   yang  mempunyai   kekuasaan.

Adanya korban kejahatan  tentu   tidak   dapat   dilepaskan   dari  adanya kejahatan  itu  sendiri,   namun   selama  ini   perhatian   terhadap  korban  kejahatan  tidak    sebanding  dengan  perhatian  terhadap  pelaku  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Dalam sejarah hukum Indonesia  dapat  dijumpai  berbagai  kitab  undang-undang  hukum. Salah satu diantaranya  adalah  yang  berasal  dari  zaman  Majapahit,  yaitu  yang  disebut  “perundang-undangan Agama”.Dalam  perundang-undangan  ini terdapat    pidana    pokok  berupa   ganti  kerugian  atau    panglicawa  atau  patukucawa. Meskipun ketentuan tersebut sekarang  tidak  berlaku,  namun  ada baiknya  menyebutnya  di sini,  karena  tampaknya  ada   kecenderungan  dari  pembentuk  undang-undang  untuk  menggali  hukum  asli dan   menemukan   nilai-nilai    yang  pernah  ada  dalam  hukum  asli. Gagasan    pengenaan    ganti  rugi    merupakan  gagasan  yang  maju, dalam arti bahwa orang yang  dirugikan  dalam  perkara  pidana  atau  orang  yang  menjadi korban tindak  pidana   mendapat  perhatian.  Kedudukan  korban  atau  orang yang  dirugikan    dalam    perkara  pidana selama ini  sangat memprihatinkan,  dimana  korban  tindak pidana  seolah-olah    dilupakan.  Ilmu  pengetahuan    hukum  pidana dan praktek penyelenggaraan hukum pidana hanya  menaruh perhatian  kepada  pelaku  tindak  pidana. Dalam    perundang-undangan     Majapahit,  tampak  sekali  hubungan antara pelaku    tindak   pidana  dan  korban, misalnya : 

 - Pasal  56 :  Jika  seorang  pencuri  mohon  hidup, maka  ia  harus  menebus  pembebasannya  sebanyak  delapan  tali,  membayar  denda  empat  laksa  kepada    raja  yang  berkuasa,  membayar  kerugian  (panglicawa)  kepada   orang  yang  kena  curi  dengan  cara  mengembalikan  segala  milik  yang  diambilnya  dua  lipat.

Pasal  242  :  Barang  siapa  naik  pedati,  kuda  atau  kendaraan  apapun,  jika  melanggar  atau  menginjak  orang  hingga  mati, ia  sendiri  atau  sadisnya  dikenakan  denda  dua laksa oleh  raja  yang  berkuasa,  ditambah  uang  ganti   kerugian  (pamidara)  sebanyak  delapan  tali  kepada  pemilik  orang  yang  terlanggar  itu,  atau  kepada  sanak  saudara  orang  yang  mati  itu.

-  Pasal  19  :  Barang   siapa  membunuh  wanita   yang  tidak  berdosa,  harus  membayar  untuk  wanita  yang  bersangkutan  dua  lipat,  dan  dikenakan  uang  ganti  kerugian  (patukucawa)  empat  kali. Dalam   sejarah hukum tersebut terlihat adanya  hubungan  pribadi  antara si  pelaku  tindak  pidana  dan   si  korban,  dalam  arti  bahwa si korban secara  langsung  menuntut  balas  atas  apa  yang  diperlakukan  Oleh   karena   itu   dalam  rangka  pembaharuan  hukum  pidana  dan  pembentukan  KUHP  Nasional  khususnya,  masalah  perlindungan   korban  terutama  yang  menyangkut  pemberian  ganti  rugi  kepada  korban  perlu  mendapat    perhatian    yang    sewajarnya.  Dengan  memberikan  perhatian kepada  korban kejahatan maka akan meminimalkankemungkinan   terjadinya   korban  kedua  kali  (victim  secondary)  bagi   korban.  Disamping  itu  dengan memberikan   perlindungan    yang    memadai    kepada  korban  kejahatan  maka  sesungguhnya  hukum  pidana  telah  ikut  membantu  terwujudnya    kesejahteraan  masyarakat  dengan  jalan  meminimalkan  penderitaan  para    korban  kejahatan  atau  tindak  pidana. Dalam  Konsep  KUHP nasional  terlihat  adanya  kemajuan  dalam  memberikan  perlindungan    dan    perhatian  kepada  korban  kejahatan  yaitu  dengan    diaturnya    pemberian  ganti    rugi    kepada  korban. 

Jika dibandingkan    dengan    KUHP   yang  berlaku  sekarang  yang  tidak   memasukkan  pemberian  ganti  rugi    kepada    korban    sebagai    salah  satu  jenis  pidana  baik  sebagai  pidana  pokok    maupun  sebagai  pidana  tambahan,  maka  dalam  Konsep   KUHP  nasional  terlihat  adanya  pengaturan  pemberian   ganti  rugi   pada  korban  sebagai  salah  satu  pidana  meskipun  bersifat  pidana  tambahan. Berhubung   dengan    pentingnya  perhatian  pada  korban   kejahatan,  maka  dalam  rangka  pembentukan  KUHP  nasional,  masalah  perlindungan  korban  kejahatan  perlu  pengaturan  yang  memadai  untuk  membantu  memulihkan  kondisi  sosial   ekonomi  para  korban  kejahatan  serta  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan karena terjadinya  suatu  kejahatan   serta  untuk  memulihkan  keseimbangan,  dan  mendatangkan  rasa  damai dalam  masyarakat   sebagaimana  yang  dikehendaki  dalam  tujuan  pemidanaan  yang  tercantum  dalam  Konsep  KUHP. Perlindungan  korban   kejahatan  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana    tidak    saja    penting    bagi  korban  dan  keluarganya  semata  tetapi  juga  untuk  kepentingan yang  lebih  luas  yaitu  untuk  kepentingan  penanggulangan  kejahatan  di   satu  sisi  dan  di  sisi  yang  lain  untuk  kepentingan    pelaku  kejahatan   itu  sendiri.  Pelaku  kejahatan  yang  telah  berbuat  baik  kepada  korbannya  akan  lebih  mudah  dalam  hal  pembinaan,  karena  dengan    demikian   pelaku    telah    merasa  berbuat   secara  konkret  untuk     menghilangkan    noda    yang    diakibatkan  oleh  kejahatannya.  Penjatuhan   pidana    berupa    kewajiban    untuk    memberikan  ganti  rugi  kepada   korban   akan  mengembangkan  tanggung-jawab  pelaku    karena    dalam  pelaksanaannya    dibutuhkan  peranan  aktif  dari  si  pelaku.

Penjatuhan    sanksi    pidana     yang     berupa  kewajiban  memberikan  ganti  rugi    kepada  korban,   menurut  pandangan   masyarakat  juga   akan menanamkan kesan bahwa    pelaku    tidak    saja   telah  dijatuhi  sanksi  pidana    tetapi  juga  telah  membayar “keuntungannya”  dalam  bentuk  kepeduliannya   memberikan  ganti  rugi  kepada  korban  dari  perbuatannya tersebut.  Kesan    tersebut     akan memudahkan masyarakat untuk menerima kembali     kehadiran    pelaku  tersebut  di  tengah-tengah  masyarakat  kelak  setelah  keluar  dari  Lembaga  Pemasyarakatan. Sikap  masyarakat  yang  mau  menerima    kembali    pelaku  perkosaan tersebut  pada  akhirnya  akan  memupuk   dan  mengembalikan    kepercayaan  diri  si  pelaku  tindak  pidana  atau  kejahatan  perkosaan   dalam    menempuh jalan  hidup  yang  lebih  baik  di  kemudian  hari. Penjatuhan    sanksi     pidana  yang   berorientasi   pada  kepentingan korban  tidak   akan    menghalangi     usaha    memperbaiki pelaku kejahatan, tetapi sebaliknya akan  mempercepat  proses  rehabilitasi  pada  pelaku  kejahatan.

Pentingnya   memberikan  perhatian  pada  perlindungan   korban   didasarkan   pada  pemikiran  bahwa  bahwa   dalam   kehidupan   masyarakat  semua warga  negara harus    berpartisipasi   penuh,   sebab   masyarakat   dipandang    sebagai   suatu  sistem    kepercayaan   yang   melembaga   (system   of   institutionalized   trust).  Tanpa   kepercayaan   ini   maka   kehidupan  sosial   tidak    mungkin  berjalan   dengan   baik   sebab   tidak   ada   patokan   yang   pasti   dalam   bertingkah   laku. Lebih   lanjut  dikatakan,  bahwa  bagi  korban   kejahatan,  dengan   terjadinya   kejahatan   terhadap   dirinya   akan  menghancurkan   sistem  kepercayaan   tersebut   dan  pengaturan  hkum  pidana   berfungsi  untuk   mengembalikan  kepercayaan   tersebut.

Pentingnya   perlindungan   korban  kejahatan  dalam   pengaturan  hukum   pidana   juga    berdasarkan  alasan   kontrak   sosial  (social   contract  argument)   dimana  negara  mengambil   alih   semua   reaksi   sosial  terhadap   kejahatan   yang   terjadi   dan   melarang   tindakan-tindakan   yang   bersifat   pribadi   dan   argument  solidaritas sosial   (social  solidarity  argument),   dimana   negara   mengambil   tanggung    jawab   terhadap   keamanan  warga  negaranya   baik   mengenai  keamanan   maupun  ketertiban   dalam   hidup   bermasyarakat    karena   negara   mempunyai   fasilitas untuk   itu. Oleh   karena   itu   jika    terjadi  kejahatan  yang   membawa  akibat   penderitaan   bagi   korban,  maka  negara  juga   harus memperhatikan penderitaan  korban   baik   dengan   memberi  pelayanan   atau   melalui    pengaturan  hak-hak  korban.

6. jelaskan pandangan saudara tentang penggunaan pidana dan tindakan ( double track system )

Perkembangan hukum pidana dewasa ini  di Indonesia, terutama Undang- undang Pidana Khusus atau perundang- undangan diluar KUHP, terdapat suatu  kecenderungan penggunaan sistem dua jalur  (Double Track Sistem) dalam  stesel  sanksinya yang berarti  sanksi pidana dan  sanksi tindakan  diatur sekaligus.(Sudarto  1986  : 63)  Penetapan sanksi dalam suatu  perundang-undangan pidana bukanlah  sekedar masalah teknis perundang-undangan  semata, melainkan merupakan bagian yang  tidak terpisahkan dari substansi atau materi  perundang-undangan itu sendiri.  Hal ini  mendapat perhatian yang serius mengingat  berbagai keterbatasan dan kemampuan  hukum pidana dalam menanggulangi  kejahatan.   Apalagi  ada  kecenderungan dalam  produk kebijakan legislasi bahwa hokumpidana hampir selalu digunakan untuk  menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin  timbul diberbagai bidang. Fenomena  semacam ini memberikan kesan seolah-olah  dirasakan kurang sempurna atau hambar bila  suatu produk perundang-undangan tidak ada  ketentuan pidananya (sanksi).  (Barda  Nawawi Arief,1996 : 27).  Selama ini produk kebijakan legislasi  sering menampilkan sanksi tindakan yang  terkesan ragu-ragu dan tersembunyi, artinya  pandangan para pemegang kebijakan  legislasi masih berpaham tradisional-klasik  yang hanya merujuk pada konsep KUHP  dan menganggap sanksi tidakan tidak lebih  sebagai suatu  “sanksi perawatan’.  Pandangan demikian akan menghambat  penanggulangan kejahatan berdimensi baru  (new dimension of criminality) khususnya  dilakukan oleh korporasi sebagai subyek  hukum pidana karena karakteristiknya.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagaibagian dari usaha penggulangan  kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan  negara untuk melindungi segenap bangsa  Indonesia dan untuk mewujudkan  kesejateraan umum berdasarkan Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam  konsep yang demikan maka  kewajiban  negara di salah satu pihak melindungi dan  mensejaterahkan masyarakat dilain pihak  juga melindungi dan mensejaterakan  si  pelaku kejahatan. Dengan bertolak dari  pandanganyang demikian maka setiap  kebijakan legislasi harus pula merupakan  suatu perwujudan kearah tercapinya tujuan  itu.Secara tradisional teori-teori  pemidanaan pada umunya dapat dibagi  dalam dua kelompok teori yaitu :

Teori absolut atau teori pembalasan  (relativ/vergeldings theorieen),

 Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doelheorieen).

Menurut  teori absolut  ini pidana  dijatuhkan semata-mata karena orang telah  melakukan sustu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Jadi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada  sebagai suatu pembalasan kepada orang  yang melakukan  kejahatan tersebut.Sedangkan tujuan utama (primair) dari  pidana menurut  teori ini ialah  “untuk  memuaskan  tuntutan  keadilan”  (to satisfy the claims of justice).tuntudan keadilan ini    yang  sifatnya absolut ini sesuai dengan apa  yang perna ditulis oleh Immanuel Kant  dalam bukunya “Philosopy of Law” sebagai  berikut :

“  ......Pidana tidak perna dilaksanakan  semata-mata sebagai sarana untuk  mempromosikan tujuan/kebaikan lain,  baik bagi si pelaku itu sendiri maupun  bagi masyarakat tetapi dalam hal harus dikenakan hanya karena orang yang  bersangkutan telah melakukan suatu  kejahatan. Bahkan walupun seluruh  anggota masyarakat sepakat untuk  mengahancurkan dirinya sendiri  (membubarkan masyarakat) pembunuh  terakhir yang masih berada dalam  penjara harus dipidana mati sebelum  resolusi  /  keputusan pembubaran  masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini  harus dilakukan karena setiap orang  seharusnya menerima ganjaran dari  perbuatannya, dan  perasaan balas  dendam tidak boleh tetap ada pada  anggota masyarakat, karena apabila  tidak demikian mereka semua dapat  dipandang sebagai orang yang ikut ambil  bagian dalam pembunuhan itu yang  merupakan pelanggran terhadap keadilan umum” 

Menurut  teori relatif, memidana  bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut  dari keadilan.  Pembalasan itu tidak  mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai  sarana untuk melindungi kepentingan  masyarakat. Namun dalam perkembangan  sekarang bahwa pemberian hukuman kepada  pelaku tidak hanya dilihat dari kepntingan  masyarakat namun juga kepada kepentingan  pelaku, artinya bila kita biakan tanpa  hukuman maka mungkin saja teori absolut  dapat berlaku ia akan dihakimi oleh pihak  yang telah dirugikannya. Oleh karena itu  menurut Nigel Walker  teori ini lebih tepat  disebut teori atau aliran reduktif (thereductive point of law)  karena dasar  pembenaran pidana menurut teori ini ialah  untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Menurut  Emile Durkheim  fungsi  dari pidana adalah untuk menciptakan  kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi  yang ditimbulkan atau digoncang oleh  adanya kejahatan.  Sedangkan aliran-aliran  dalam hukum pidana  tidaklah mancari dasar  hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi  berusaha memperoleh suatu sistem hukum  pidana yang  praktis dan bermanfaat. Secara  garis besar aliran-aliran ini juga dibagi  dalam dua aliran yaitu aliran klasik dan  aliran modern.  Aliran klasik terutama  menghendaki hukum pidana yang tersusun  sistimatis dan menitik beratkan kepada  kepastian hukum.  Dalam rangka  penyususnan KUHP baru maka kebijakan  yang harus diambil oleh ligislatif dalam  merumuskan pemberian sanksi juga harus  melihat kepada rasa “keadilan” bukan saja erhadap “kepastian hokum.

Dalam membahas politik hukum  maka yang dimaksud dengan hukum disini  adalah hukumm posetif, yaitu hukum yang  berlaku pada waktu sekarang di Indonesia., sesuai dengan asas pertingkatan (hirarki)  hukum itu sendiri, atau dengan istilah yang  diberikan  oleh Logeman, sebagai hukum  yang berlaku disini dan kini. (Logeman  J.H.A, 1975 : 31) Hukum posetif yang  berlaku disini merupakan hukum yang  dibuat atau ditetapkan oleh negara melalui  lembaga negara atau pejabat yang  berwewenang untuk menetapkannya.  Peranan  legislatif dalam hal pemidanaan  meliputi penentuan kebijakan dasar yang  tidak hanya mengenai pidana yang tepat  untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga  mengenai tipe pidana yang disediakan untuk  kekuasaan pemidanaan lainya dibawah  tingkat (the other sentencing authorities)  dan kadar kebijakan yang diberikan kepadaperbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku.

Sisi lain yang bersifat struktural atau  fungsional ini misalnya pihak  korban/penderita lainnya dan  strukutur/kondisi lingkungan yang  menyebabkan si  pelaku berbuat kejahatan.  (Barda Nawawi Arief, 1998 : 45).  Banyaknya perundang-undangan  pidana yang memuat jenis sanksi pidana  sebagai sanksi utamanya, mengindikasikan  bagaimana tingkat pemahaman para  legislator  terhadap masalah-masalah pidana  dan pemidanaan. Paling tidak, keterbatasan  pemahaman (Sumber daya Manusia) mereka  terhadap masalah-masalah sanksi dalam  hukum pidana turut memepengaruhi proses  penetapan sanksi ketika membahas suatu perundang-undangan. Hal ini juga dapat  menimbulkan  inconsistency  dalam  penetapan jenis maupun bentuk-bentuk  sanksinya antara perundang-undangan yang  satu dengan perundang-undangan yang lain.  Pemahaman para legislator mengenai  sanksi pidana masih banyak dipengaruhi  oleh pandangan lama yang menegaskan  bahwa setiap orang yang  telah melakukan  kejahatan harus dibalas dengan pidana yang  setimpal. Pandangan yang didasarkan pada  aliran klasik dalam hukum pidana ini  mendominasi pemahaman mereka sehingga  setiap pembahasan suatu Rancangan  Undang-Undang (RUU)  yang memuat  ketentuan pidana, jenis sanksi pidana banyak  mendapatkan perhatian dalam pembahasan.  Begitu juga subjek hukum yang akan  dipertanggung-jawabkan secara pidana,  tidak dapat dipisahkan dengan masalah  penetapan jenis sanksi yang akan.dikenakan  terhadapnya. Sebagai contoh, pemidanaan  untuk kejahatan korporasi (corporate crime)  tidaklah cukup dengan menetapkan sanksi pidana saja karena kurang relevan dengan  sifat korporasi itu sendiri sebagi subjek  hukum pidana. Sehubungan dengan sanksi  apa yang tepat untuk dikenakan terhadap  korporasi, Sudarto menyatakan bahwa untuk  korporasi yang melakukan tindak pidana  dapat dikenakan sanksi pokok denda danMenurut  Frans Maramis,  berkat  jasa aliran kriminologi yang menghendaki  individualisasi pidana, yaitu agar tiap  penjahat memperoleh cara penyembuhan  sesuai dengan kepribadiannya, maka  dimasukkan dalam hukum pidana jenis-jenis  sanksi tindakan (maatregel). Pengaruh  kriminologiyang paling besar adalah dalam bidang pemidanaan. (Frans Maramis, 1994 :  12).

Selama ini dalam proses kebijakan  legislasi, para kegislator telah menempatkan  posisi sanksi tindakan sebagia sanksi nomor  dua. Tampaknya masih ada anggapan bahwa  sanksi tindakan itu merupakan bagian dari  sanksi pidana. Artinya, pengertian istilah  double track sistem  belum dipahami secarautuh sehingga sanksi tindakan yang  merupakan jenis sanksi lain dalam hukum  pidana (bukan jenis sanksi pidana)  keberadaannya tidak pernah dipersoalkan.  Pemahaman yang setengah-setengah  ini terhadap pengertian  double tarck sistem  ini berakibat pada penetapan  bentuk-bentuk  sanksi dalam perundang-undangan pidana  yang tidak tegas dinyatakan atau tidak jelas  sehingga diragukan apakah termasuk sanksi  tindakan.  Padahal suatu undang-undang  tidak boleh memuat perumusan delik  (termasuk ancaman sanksinya) yang kurang  jelas atau harus memenuhi syarat lex certa.  Jika dicermati Pasal 75 UU No. 24  Tahun 1997 tentang Penyiaran, tindakan  “perampasan” dan “pemusnahan” alat-alat  penyiaran atas perintah hakim jelaslah  dimaksudkan sebagai “tindakan  pencegahan” agar alat-alat tersebut tidakdipergunakan kembali di kemudian hari,  baik oleh si pelaku yang sama maupun  pelaku lainnya.

Dengan mengutip pendapat dari M.  Sholehuddin, Romli Atmasasmita  menjelaskan lebih lanjut bahwa bentuk  sanksi yang masih kabur dalam perundang- undang tersebut dapat dikategorikan sebagai  jenis sanksi tindakan. Hal ini sejalan dengan  tujuan pemidanaan yang merupakan dasar  teori relatif (teleologis),  yaitu :  preventive,  deterrence, dan reformative,  yang ketiga-tiganya senada dengan pandangan Bentham  tentang Justifikasi penjatuhan pidana yakni :  kejahatan harus dicegah sedini mungkin,  pidana untuk mencegah orang lain  melakukan kejahatan dan pelaku kejahatan  sebaiknya diperbaiki atau dibina  (Romli Atmasasmita, 1995  : 35).  Keseluruhan  sistem sanksi  dalam hukum pidana tersebut  harus dilandasi oleh ide-ide dasar sebagai  salah satu komponennya yang seyogianya  dipamami oleh para pemegang kebijakan  legislative. [1]

7. pembaharuan hokum pidana mutlak harus berlandaskan dan bersumber pada pancasila

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk mewujudkan pernyataan tersebut di atas, melalui TAP MPR Nomor: IV/MPR/1978, pemerintahan mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodefikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara. Pembangunan hukum nasional salah satu diantaranya adalah di bidang Hukum Acara Pidana dengan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945.

Pembaharuan Hukum Acara Pidana dilakukan dalam rangka untuk mengganti Hukum Acara Pidana yang berasal dari Pemerintah Kolonial Belanda yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81), serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.

Dengan pembaharuan Hukum Acara Pidana, berarti mengadakan pembaharuan dalam melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Makhamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian, dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Konsekuensi dari pembaharuan Hukum Acara Pidana, maka Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81), serta semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981.[2]ada, sekalipun perbuatan tersebut terjadi seizin atau dengan persetujuan orang terhadapsiapa perbuatan tersebut ditujukan, dan juga dalam ketentuan bahwa proses penuntutanberdiri sendiri, terlepas dari kehendak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatanitu.

Kendati demikian, tidak berarti bahwa hukum pidana abai terhadap kepentinganpara pihak.Berbagai teori dan praktek hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat iniadalah hukum pidana yang berasal dan berlaku juga di negeri Belanda.Di Indonesiamasih saja memberlakukan hukum pidana peninggalan kaum penjajah, yang teksaslinya masih bertuliskan dalam bahasa Belanda.Sebagai negara yang merdeka danberdaulat, Indonesia sejak lama telah melakukan usaha-usaha untuk memperbaharuihukumnya, termasuk usaha pembaharuan di dalam lingkup hukum pidana. Pada hukumpidana, pembaharuan yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidanamateriil (strafrecht ), hukum pidana formal atau hukum acara pidana (strafvordering-srecht ) dan hukum pelaksanaan pidana (stravoll streckungrecht ). Ketiga bidang hukum pidana itu harus secara bersama-sama diperbarui, sebab kalau hanya salah satu bidangsaja yang diperbaharui, dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalampelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan hukum dalam rangka mewujudkan suatuhukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional (berlandaskan Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945) tersebut tidak akan tercapai sepenuhnya. Denganadanya arah kebijakan hukum yang jelas, maka diharapkan tercipta suatu kondisikehidupan masyarakat hukum yang selaras, serasi, dan seimbang dengan adanya suatuperaturan hukum yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat.Pancasila. Sehingga hukum dan sstem hukum kita terasa kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi dan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh perorangan sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia, namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religious. Kemudian para pendiri negara mengangkat nilai-nilai tersebut dan dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral yang luhur, antara lain dalam siding-sidang BPUPKI dan PPKI yang akhirnya padatanggal 18 Agustus 1945 dinyatakan sah oleh PPKI sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia Bagi bangsa Indonesia, Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang bermacam-macam antara lain:

a.  Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa. Artinya Pancasila merupakan rangkaian nilai-nilai luhur, yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri yang berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Dengan Pancasila menjadi pandangan hidup, maka bangsa Indonesia akan  mengetahui arah mana tujuan yang ingin dicapainya.Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (philosohische Gronslas)  dari negara, ideologi negara  (staatsidee).  Dalam  pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara/penyelenggaraan negara.  Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan negara dijabarkan dan diderivikasi dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke IV, ketetapan MPRS NO XX/MPRS/1966 jo TAP No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No.IX/MPR/1978.

 

SUMBER : http://mualokreatif.blogspot.com/p/blog-page.html